DIPLOMASI KEMANUSIAAN Lebih Tanggap dan Responsif Terhadap Perlindungan WNI di Luar Negeri

Semenjak Menlu mencanangkan program restrukturisasi Departemen Luar Negeri dan Kantor Perwakilan RI tahun 2001, banyak inovasi dan perubahan yang dihasilkan. Salah satu diantara hasil restrukturisasi ini adalah dibentuknya Direktorat Perlindungan WNI dan Badan Hukum pada tahun 2002. Pembentukan Direktorat ini tidak terlepas dari prioritas Deplu terhadap upaya perlindungan WNI di Luar Negeri yang dalam perkembangannya membutuhkan perhatian yang lebih serius. Sebelumnya, masalah perlindungan WNI belum mendapat perhatian yang cukup, sekarang dengan Diplomasi Kemanusiaan, perlindungan WNI dapat dilakukan dengan cepat, tepat, murah dan memuaskan.

Sehubungan dengan penempatan kantor perwakilan, akan dibuat sistem rating.Yaitu sistem yang akan mengatur besar kecilnya perwakilan, jumlah dan komposisi staff, bobot misinya dan kegiatan-kegiatan yang lainnya dengan menggunakan parameter indeks perwakilan. Indeks ini disesuaikan dengan kepentingan nasional Indonesia di bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan konsuler atau perlindungan warga. Kalau indeks perwakilan lebih untuk kepentingan bidang politik misalnya, maka yang akan diperkuat adalah bidang politiknya., kalau hubungan ekonominya, maka bidang perekonomiannya yang diperkuat. Contohnya di Kualalumpur Malaysia, yang dikuatkan dan ditonjolkan adalah fungsi bidang perlindungan WNI, disamping fungsi-fungsi yang lain. Maka atas dasar itu, kantor perwakilan disana diperkuat dengan penambahan staff dan resource-nya seperti penambahan anggaran dan sebagainya.

Pada 29 Juli 2007 lalu, Menlu Hassan Wirajuda telah meluncurkan program perlindungan/pelayanan WNI, dimana sesuai dengan program, perwakilan harus bertugas sebagai kordinator dan penanggung jawab perlindungan. Dengan adanya masalah perlindungan warga negara ini, maka kebijakan yang diterapkan adalah kepedulian
dan keberpihakan, dimana perwakilan harus peduli dan berpihak kepada WNI dalam suatu kasus. Jika terjadi suatu kasus dan bisa diselesaikan secara langsung, maka perwakilan akan menyelesaikannya, seperti kasus penipuan , pelecehan, gaji tidak dibayar dan sebagainya. Oleh karena itu dengan diperkuatnya staff diplomasi bidang perlindungan, kantor perwakilan diharapkan lebih cepat tanggap dan responsif.

Pada prinsipnya program perlindungan atau pelayanan ini adalah untuk memperkuat fungsi yang sudah ada. Dengan adanya fungsi-fungsi ini perwakilan akan lebih tanggap dan responsif, lebih cekatan dan cermat, serta lebih semangat dalam memberikan perlindungan kepada WNI. Perwakilan akan membenahi suatu kasus mulai dari hulu sampai ke hilir, namun biasanya kasus yang terjadi lebih sering disebabkan oleh faktor di hulu, yaitu dari dalam negeri, tetapi karena merupakan satu kesatuan sistem dan terjadinya di luar negeri, maka yang bertanggung jawab adalah kantor perwakilan.

Hal ini dilakukan demi kepentingan pemerintah dan negara, namun demikian di pusat juga akan dibentuk gugus tugas untuk menangani laporan-laporan dari perwakilan. Dalam konteks ini, Deplu juga melakukan kerja sama dengan instansi terkait karena merupakan satu kesatuan dalam pemerintahan, LSM-LSM dan pihak lainnya dalam bentuk tukarmenukar informasi. Dalam era sekarang ini, semua pihak harus sama-sama melaksanakan tugas sesuai dengan bidang dan kewenangan tugas masing-masing. Disatu sisi Deplu punya kewenangan punya tangung jawab, di sisi lain LSM juga demikian, intinya adalah bagaimana bisa melindungi warga negara yang berada di luar negeri, tanpa melihat ini LSM atau bukan, diluar negeri pemerintah dan LSM harus bekerjasama. Oleh karena itu diharapkan LSM-LSM yang ada bekerjasama memberikan informasi-informasi jika terjadi suatu kasus yang menyangkut WNI, karena walau bagaimanapun, sesuai dengan ketentuan hukum suatu negara, yang diakui untuk melindungi warga negara Indonesia adalah kantor perwakilan.

Jika terjadi suatu kasus, hal pertama yang dilakukan oleh Deplu adalah mengupayakan perlindungan, karena melindungi warga negara adalah tanggung jawab pemerintah, terlepas dari bagaimana dan apapun yang dilakukan oleh warga tersebut. Seandainya terjadi pemulangan (deportasi)WNI atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI), maka hal itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Deplu akan melakukan kordinasi dengan pihak terkait, jika yang dideportasi itu adalah TKI, maka yang akan dikontak adalah agen penerimanya atau majikannya. Kalau majikannya dan agen penerimanya tidak bisa, maka yang dikontak selanjutnya adalah agen pengirimnya, kalau semuanya tidak bisa, baru resource-nya ke pemerintah. Oleh karena itu akan diteliti lebih dulu bagaimana kasusnya, apa yang terjadi. Yang sering terjadi adalah tidak lengkapnya surat legal/dokumen-dokumen yang sah, padahal sewaktu masuk dokumennya lengkap dan sah, namun karena ingin tetap tinggal disitu, surat ijinnya habis, visanya juga habis dan akhirnya menjadi illegal dari sisi pemerintah setempat, dari sisi pemerintah RI mereka tetap WNI yang harus dilindungi.

Untuk masalah pemulangan WNI, Deplu memang mengalokasikan anggaran khusus akan tetapi tidak sebanyak kalau untuk sampai terjadi suatu eksodus, tentunya dana itu akan habis, maka dengan itu diperlukan suatu kordinasi yang kuat antara instansi pemerintah. Deplu bisa saja melakukan kerjasama dengan pemerintah setempat, akan tetapi tidak mungkin juga seandainya harus melakukan pemulangan dengan biaya yang begitu banyak.

Sumber :  http://www.tabloiddiplomasi.org